Lale Syifaunnufus Perjuangkan Kejelasan Status dan Kesetaraan Gaji Guru Madrasah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Lale Syifaunnufus, mempertegas komitmennya dalam mengawal aspirasi tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Fokus utamanya adalah mendesak kejelasan status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan guru madrasah.

Pernyataan ini disampaikan oleh cucu Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tersebut sebagai respons atas banyaknya guru madrasah yang hingga kini belum memiliki status kepegawaian yang jelas, meski sebagian besar telah mengantongi sertifikasi.

Berdasarkan data Kemenag tahun 2025, tercatat masih ada sekitar 437 guru madrasah di Indonesia yang belum tersertifikasi.

Menanggapi kondisi tersebut, Lale Syifa menyatakan pihaknya terus bersinergi dengan Menteri Agama untuk mencari solusi konkret.

Namun, ia juga mengimbau para guru agar tetap tenang dan bersabar selama proses birokrasi berjalan.

"Mohon bersabar saja dulu, kan Pak Menteri juga ikhtiar, kami Komisi 8 juga ikhtiar gitu. Jadi semua kami ikhtiar gitu. Jadi mohon bersabar kan enggak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” ucap Lale Syifa menjawab TribunLombok.com, Senin (12/1/2026).

Mengenai target penyelesaian status para guru ini, Lale mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Wakil Menteri Agama (Wamenag). Ia menyebutkan adanya komitmen jangka menengah untuk menuntaskan persoalan ini.

Wamenag menjanjikan bahwa dalam kurun waktu dua tahun ke depan, status seluruh guru akan diupayakan menjadi jelas.

Sebagai Pimpinan Pusat Muslimat NW, Lale Syifa menegaskan bahwa sektor pendidikan, mulai dari kualitas pelayanan hingga infrastruktur pendukung, merupakan prioritas utamanya di parlemen.

Lale juga menyoroti poin krusial mengenai kesetaraan penggajian. Ia mengkritik keras adanya ketimpangan antara guru sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah umum dan madrasah.

"Harus setara. Makanya ya miris juga kan karena tidak sama antara negeri dan swasta, ya madrasah dengan yang tidak madrasah gitu ya. Harusnya sama, yang mereka ajarkan sama, ilmunya juga sama, masa honornya berbeda?,” tegasnya.

Upaya memperjuangkan kesejahteraan guru ini juga disebutnya sejalan dengan visi Haji Prabowo Subianto yang sangat menaruh perhatian pada masyarakat yang belum tersentuh kesejahteraan dan kelompok miskin ekstrem.

“Sebagai kader (Partai Gerindra) saya di Komisi 8 juga akan melanjutkan dan mengupayakan pesan tersebut agar seluruh guru madrasah dapat hidup sejahtera ke depannya,” pungkasnya.